Dalam laporan-laporannya kepada pemerintah Hindia Belanda, Snouck mengakui potensi besar haji sebagai jejaring intelektual ulama dan sumber artikulasi kesadaran politik umat. Ia menyarankan agar ibadah umat Islam difasilitasi secara ritual, namun dibatasi agar tidak menjadi ruang pembebasan sosial atau transformasi ideologis. Dengan kata lain, haji dimaknai secara reduksionis: sekadar ritus, bukan praksis.
Infrastruktur penyimpanan dan distribusi juga akan terus ditingkatkan untuk mencegah kendala yang tidak diinginkan.
Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak inovasi teknis dalam penyelenggaraan haji: mulai dari digitalisasi manasik, sistem zonasi kloter, hingga integrasi layanan kesehatan.
"Namun demikian kami berharap meskipun ada pengurangan BPIH, kualitas layanan terhadap jemaah haji tidak boleh berkurang bahkan kalau bisa harus lebih baik," kata Zainut saat dihubungi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara
“Haji ini adalah ibadah yang sangat monumental, yang akan membawa kita pada suatu kehidupan yang baru. Seperti saat menikah, orang memberi kita selamat menempuh hidup baru, maka haji pun demikian, setelah berhaji kita akan menjalani kehidupan baru yang kedua,” ungkapnya.
Interior terminal dirancang dengan konsep fashionable dan alami guna menciptakan kenyamanan maksimal bagi para jamaah.
Ia juga mengingatkan, salah satu ciri dari haji yang mabrur adalah perubahan get more info sikap dan perilaku yang mencerminkan pesan Nabi Muhammad Observed, yaitu santun dalam berkata, menebar kedamaian, serta peduli terhadap sesama.
Keandalan pasokan avtur menjadi bagian integral dari upaya perusahaan agar para jamaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk
Namun lebih dari sekadar perubahan institusional, ibadah haji adalah momen spiritual kolektif yang memiliki potensi besar dalam merawat kerukunan dan memperkuat kohesi sosial umat.
Ironisnya, logika kolonial ini masih bisa beresonansi jika kita gagal menangkap makna substantif haji. Bila ibadah haji sekadar berhenti sebagai seremoni spiritual tanpa menjelma menjadi praksis sosial yang inklusif, maka ia tidak akan mampu menjadi medium transformatif.
“Kolaborasi erat dengan PPN Sumbagut serta dukungan dari pemerintah daerah menjadi fondasi penting bagi kelancaran distribusi avtur. Kami berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan tanpa hambatan, agar pelayanan penerbangan jamaah haji berlangsung sesuai jadwal,” tambah Agustiawan.
Pelaksanaan ibadah haji 2025 menjadi titik penting dalam sejarah tata kelola haji Indonesia. Selain sebagai momen ibadah agung bagi umat Islam, haji tahun ini hadir di tengah masa transisi pengelolaan menuju otoritas penuh Badan Pengelola Haji (BPH) pada 2026.
Haji tidak lagi bisa dimaknai sebatas ibadah ritual yang bersifat individual-individual. Ia telah berkembang menjadi praktik keagamaan transnasional yang melibatkan interaksi kompleks antara negara, teknologi, regulasi, serta dinamika sosial lintas budaya.
“Dengan dukungan operasional 24 jam dan penerapan standar mutu yang ketat, kami memastikan ketersediaan avtur dalam jumlah memadai dan kualitas terbaik sepanjang musim haji,” ujarnya.